Menu Close

Diplomasi Indonesia 2020

Diplomasi – Diplomasi Indonesia diperkirakan akan sangat sibuk selama lima tahun ke depan. Indikasinya sangat jelas. Keanggotaan Indonesia di banyak organisasi regional dan global akan menjadi lebih strategis karena menempati posisi-posisi kunci. Indonesia akan mengambil alih kursi kepresidenan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada tahun 2023. Indonesia juga akan menjadi presiden G20, forum global yang beranggotakan negara-negara maju yang mengontrol perekonomian dunia. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat peran dan kontribusinya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia, serta Organisasi Maritim Internasional.

Partisipasi dalam percaturan politik global merupakan perwujudan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai warga dunia ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia, berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tantangan organisasi

Dalam konteks ASEAN sebagai organisasi regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berstatus sebagai founding father dan principal country. Namun situasi ini tidak serta merta menguntungkan Indonesia. Inilah tantangan yang harus ditunjukkan Indonesia untuk menguji kredibilitas dan kapasitas posisi yang ditangguhkan. Tantangan organisasi regional ini tidaklah mudah. Meski kedaulatan masing-masing negara dituntut oleh komitmen bersama, namun konflik di kawasan masih mungkin terjadi, terutama terkait sengketa perbatasan, klaim artistik dan produk budaya serta pencemaran asap akibat kebakaran. hutan.

Komitmen ASEAN untuk menjadi komunitas yang unik di berbagai bidang di bawah Visi ASEAN 2020 juga membutuhkan ketahanan seluruh Negara Anggota. Situasi geopolitik juga berkecamuk di kawasan itu, merujuk pada tindakan sepihak China awal tahun ini yang melanggar hak kedaulatan Indonesia di perairan utara Natuna. Di sisi lain, langkah Cina ini merupakan tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menyelesaikannya. Di satu sisi, saham China telah menjadi modal sosial untuk mendorong semangat ASEAN, merujuk pada fakta bahwa China telah lama berkonflik dengan negara anggota ASEAN lainnya terkait klaim kedaulatan di Laut China Selatan.

Presiden G20 terkenal di Indonesia. Forum, yang terdiri dari 19 negara maju ditambah Uni Eropa, mengendalikan setidaknya 80% dari total perdagangan dan 90% dari produk nasional bruto dunia. Indonesia menghadapi setidaknya dua tantangan besar jika ingin menjabat di masa depan. Pertama, tantangan untuk menerapkan langkah-langkah regulasi untuk mengurangi kemungkinan krisis keuangan global. Kedua, komitmen bersama Negara Anggota untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus dikaitkan dengan prinsip keadilan dan keadilan bagi negara berkembang lainnya di dunia.

Indonesia telah mendapatkan patokan yang ketat terkait komposisi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan HAM. Pada prinsipnya komposisi pendek kedua organ strategis Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dimanfaatkan secara optimal melalui peran dan kontribusi yang nyata. Tentunya, masalah pembenahan struktur Dewan Keamanan PBB bukanlah hal yang tabu disuarakan. Indonesia, yang akan mengambil alih jabatan presiden Dewan Keamanan PBB selama satu bulan pada Agustus 2020, akan menghadapi kenyataan bahwa negara anggota tetap seperti AS dan China masih ingin mengambil tindakan sepihak daripada memenuhi status polisi global mereka di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Aksi militer AS di Irak yang menewaskan perwira senior Iran Qassem Soleimani menjadi preseden buruk yang dapat menyeret banyak negara ke medan perang. Irak yang sempat menjadi pusat aksi sepihak membalas dengan mengusir seluruh pasukan AS di wilayahnya. Iran bahkan mengibarkan bendera merah di seluruh negeri yang menandakan siap untuk perang. Dalam konteks hak asasi manusia, Indonesia telah berjanji untuk memberikan pengaruh yang lebih besar

Namun, agenda tersebut menjadi semakin sering karena masalah diskriminasi terhadap etnis Uighur di Xinjiang telah menjadi masalah global yang menarik perhatian dunia. Terlepas dari semua akar permasalahan di daerah, baik separatisme terselubung dalam terorisme maupun sebab lainnya, unsur-unsur yang bersifat diskriminatif yang melanggar hak asasi manusia harus dihilangkan. China mungkin melihat masalah ini sebagai masalah internal yang tidak dapat diselesaikan oleh negara lain, tetapi kemanusiaan bersifat global dan harus diperangi oleh semua negara dan negara di seluruh dunia.

Diplomasi aktif dan kooperatif

Diplomasi hanyalah sebuah langkah teknis dalam mewujudkan kepentingan nasional. Diplomasi umumnya ditempatkan dalam konteks hubungan antara kebutuhan nasional dan realitas internasional. Namun konteks diplomasi menjadi lebih bijak ketika kepentingan nasional suatu negara bersatu padu dalam satu kesatuan organisasi supranasional. Ini menjadi titik tolak Indonesia tidak hanya bebas dan aktif, tetapi juga memberikan kontribusi melalui berbagai langkah nyata.

Pertama, diplomasi yang berkaitan dengan kepentingan kedaulatan negara harus dilakukan secara tegas dan fleksibel. Ketegasan berarti Indonesia tidak berkompromi terhadap apapun yang dapat merusak harkat dan martabat suatu bangsa, sedangkan fleksibilitas berarti Indonesia menghindari perang dan menggunakan senjata untuk menyelesaikan konflik. Perang adalah pilihan terakhir ketika diplomasi terhenti.

Kedua, berbagai tantangan politik dan keamanan global diselesaikan secara optimal di dalam organisasi yang dipimpin. Pilihan ini sangat logis karena di era pluralisme sekarang ini, kekuatan suatu negara untuk menyelesaikan suatu masalah dihitung secara kumulatif dari kapasitas nasionalnya dan bobot keanggotaannya dalam organisasi. Upaya menekan China atas isu Natuna Utara, misalnya, akan berdampak besar jika Indonesia memperjelas kepentingan nasionalnya dalam kerangka ASEAN dan Dewan Keamanan PBB.

Ketiga,Konflik di banyak negara telah diselesaikan dalam kaitannya dengan hubungan ekonomi timbal balik, dan bukan dengan tekanan politik dan agresi militer. Oleh karena itu, keanggotaan G20 sangat perlu ditingkatkan guna mendukung fundamental perekonomian Indonesia dan mendukung ketahanan ekonomi daerah.

Terakhir, diplomasi membutuhkan citra internal yang kuat. Semua citra yang diciptakan di tingkat internasional akan hilang jika stabilitas politik dan ekonomi tidak dapat dikontrol dengan baik di tingkat nasional. Banyak momen besar yang akan berlangsung di seluruh negeri tahun ini, seperti Pilkada 2020, perlu dikelola dengan baik dan diubah menjadi ibu kota diplomatik di panggung dunia. Dengan komitmen dan konsistensi yang kuat dalam pencapaian tujuan nasional melalui diplomasi, diharapkan kemajuan Indonesia semakin cerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *